Liputan16,Medan Rabu tanggal 25 Juni 2025. Ketua LSM LIPAN ( Lembaga Indevenden Peduli Aset Negara) bersama media mendatangi kantor BPTD yg berda di Jl. Persatuan No 5 sitirejo II Medan Amplas . Sekitar jam 11 san di bertemu dengan Sekretaris Balai BPTD Wil II
Di jelaskan bahwa
sebagai Sosial komtrol Pemerintah yang di danai oleh uang Rakyat maka wajar lembaga wadah Masyarakat dan kemahasiswaan yang tentunya turut mendukung Indonesia yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU N0. 30/2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui upaya kordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundangan yang berlaku (pasal 6). UU N0. 31/1999 jo UU N0. 20/2001, menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan :
1. Melawan Hukum, Memperkaya diri, orang / cbadan yang merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 2).
2. Menyalahgukan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perkonomian Negara (pasal 3).
3. Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6 dan 11).
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10).
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12).
6. Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7).
7. Delik Gratifikasi (pasal 12B dan 12C.
8. Undang– UndangDasar 1945 Pasal 28 : Kemerdekaan Indonesia Berserikat dan Berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan ciri terpenting dalam Negara Demokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan terbuka.
10. Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.12/6/2025
Berdasarkan Hasil Temuan Kami dilapangan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wil II Sumut. Bahwasanya kami menduga kegiatan DIPA tahun 2024 Mendapat alokasi Dana Sebesar Rp. 134.300.647.000 ( SERATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR TIGA RATUS JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH ) Data terlampir
Maka kami dari Lembaga Independen Peduli Aset Negara(LIPAN ) meminta LPJ
1. Kemana anggran itu di Gunakan.
2. siapa penerimanya
3. berapa anggaranya
4. Dimana belanjanya
5. mana barang buktinya.
Jika tidak mampau memberikan bukti autentik maka LSM
Menyatakan sikap :
Tuntutan :
1. Meminta Bapak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wil II Sumut. dan memeriksa serta melakukan penyidikan terhadap Serta rekanan dalam kegiatan Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran APBN diduga sebagai aktor intlektual dalam kegiatan tersebut yang mengacu adanya dugaan korupsi dan mark up dalam kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
2. Meminta kepada Komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia agar segera membentuk team dalam hal ini penyidikan di memanggil Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wil II Sumut besar dugaan kami adanya korupsi dan mark up serta tidak sesuainya dengan Spesifikai dalam kegiatan diatas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
3. Jika Terbukti Tangkap dan adili segera Oknum-oknum yang diduga sebagai actor intlektual dalam kegaiatan diatas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara di memanggil Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wil II Sumut tutup Ketua LSM yang dikenal Garang itu.
Semntara sekretaris BPTD Wil II pak Fahni di dampingi 3 orang setaf mengatakan akan kordinasi ke pimpinan
