Liputan16.com,NAMOSURO BARU – Ironi pembangunan infrastruktur pedesaan kembali mencuat. Di tengah gencarnya anggaran dana desa dan program ketahanan pangan nasional, warga Desa Namosuro Baru terpaksa harus “banting tulang” merogoh kocek pribadi dan tenaga sendiri demi membendung aliran tali air. Padahal, aliran ini merupakan urat nadi bagi puluhan hektar persawahan dan kolam budidaya ikan milik masyarakat setempat.4/2
Pemerintah Absen, Rakyat Bergerak
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, kondisi bendungan yang mengaliri persawahan warga sebelumnya dalam keadaan rusak parah atau tidak memadai. Alih-alih mendapatkan bantuan dari dinas terkait maupun pemerintah desa, warga akhirnya berinisiatif melakukan pembangunan swadaya.
“Kami sudah lelah menunggu janji. Air ini nyawa kami, kalau tidak dibendung sendiri, sawah kering dan kolam ikan kami mati. Sementara pembangunan di tempat lain lancar, tapi urusan perut kami di sini seperti dianaktirikan,” ujar salah seorang warga yang ditemui di lokasi pembangunan bendungan.
Keluhan Warga:
• Ketimpangan Pembangunan: Warga menyoroti tidak adanya alokasi anggaran yang menyentuh perbaikan tali air selama bertahun-tahun, padahal perannya krusial bagi ekonomi desa.
• Beban Ekonomi Ganda: Selain membayar pajak, warga harus mengeluarkan iuran mandiri untuk membeli material bangunan demi memastikan air tetap mengalir ke lahan mereka.
• Ancaman Gagal Panen: Kondisi tali air yang ala kadarnya selama ini sering menyebabkan distribusi air tidak merata, mengancam produktivitas padi dan hasil kolam warga.
Tali Air: Sumber Kehidupan yang Terlupakan
Tali air di Desa Namosuro Baru bukan sekadar saluran pelengkap. Ini adalah infrastruktur vital yang menghidupi sektor pertanian dan perikanan yang menjadi mata pencaharian utama penduduk. Namun, fakta di lapangan menunjukkan saluran irigasi ini tak pernah tersentuh renovasi permanen dari pihak berwenang.
Masyarakat menuntut transparansi dan prioritas pembangunan yang lebih menyentuh sektor produksi rakyat bawah, bukan hanya sekadar pembangunan fisik yang bersifat kosmetik atau seremonial.
”Jangan sampai kami hanya diminta gotong royong saat ada masalah, tapi anggaran pembangunan justru entah lari ke mana. Kami butuh bukti fisik dari pemerintah, bukan sekadar kunjungan lapangan tanpa realisasi.”.red
