SISTEM PENERIMAAN MURID BARU MELANGGAR HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN

Rabu, 18 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Liputan16.com, LampungNegara telah menjamin warga masyarakatnya untuk mendapatkan pendidikan melalui amanah UUD 1945 tepatnya dalam pasal 31 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang artinya Hak ini juga menjadi hak asasi manusia yang melekat sejak lahir.

Namun didalam permendikdasmen no 3 tahun 2025 terdapat peraturan yang menyulitkan warga masyarakat untuk mendapatkan hak tersebut dengan mekanisme yang telah di tetapkan dalam peraturan ini.

Heri Febriansyah selaku warga Lampung timur mengeluhkan mekanisme penerimaan siswa baru khususnya dalam penerimaan siswa tingkat sekolah menengah atas Negeri yang harus melalui mekanisme online dengan persyaratan yang menyulitkan warga pelosok seperti di desanya yaitu Desa Negara batin kecamatan Jabung lampung timur.

” Kami merasa sistem penerimaan siswa pada tahun ini terkesan membatasi hak untuk memperoleh pendidikan, karena peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah kami warga dari kampung tidak bisa menempuh pendidikan yang lebih baik dengan sekolah di kota-kota besar di Lampung ” ucap Heri kepada media.

 

Menurutnya pemerintah seolah sengaja memelihara sumber saya manusia rendah dengan cara menghalangi warga masyatakat untuk naik kelas dalam hal pendidikan melalui peraturan ini.

” jika masyarakat ingin naik kelas SDM nya, tentu harus warga – warga pelosok seperti kami harus menjadi prioritas supaya dapat sekolah di sekolah – sekolah pavorit di kota besar kami ” tambah Heri.

 

Dia juga menyampaikan harapan kepada pemerintah supaya permendikdasmen ini agar di revisi untuk memudahkan masyarakat supaya mendapatkan pendidikan formal yang mudah.

” ada beberapa pasal yang harusnya di revisi oleh pemerintah terutama pasal tentang persyaratan penerimaan siswa baru seperti syarat minimal 1 tahun sejak KK terbit, karena hal tersebut dirasa terlalu diskriminatif kepada orang – orang desa yang ingin mepanjutkan pendidikan di kota.

Saya beri contoh konkrit, jika saya SMP di kampung, lalu saya ingin melanjutkan sekolah di kota maka saya harus menunggu 1 tahun kemudian baru bisa keterima di sekolah SMA tujuan saya. ” tutupnya.

Berita Terkait

Bungkam Isu Miring, Kanit Reskrim Polsek Pancur Batu Sigap Pimpin Penggerebekan dan Bakar Barak Narkoba di Pelosok Sibolangit
Headline: Tegas! Kasat Reskrim Polrestabes Medan Bantah Isu Pembebasan 4 Tersangka Judi Tembak Ikan Sibolangit
Jadi Gudang Penyimpanan Vape Narkoba, Dua Kamar di Satu Apartement Digerebek
Ketua LPA Deli Serdang Desak APH Usut Tuntas Tragedi Kematian Bayi 3 Minggu di Batang Kuis 
Gerebek Sarang Narkoba Mangkubumi, Belasan Pria Lompat ke Sungai, Uang Dollar Singapore, Sabu, & Sajam Berserakan
Dari Penjara Kembali ke Narkoba Residivis Edarkan Sabu Diciduk Polisi Saat Transaksi di Jalan Brigjen Katamso Medan
Menelisik Dalang di Balik “Las Vegas” di Deli Serdang: Jejak Terstruktur Martin, Ai, dan Aseng alias Kayu
Desakan PTDH Menguat, Pantas Tarigan Soroti Oknum Kompol DK yang Viral Dugem

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 12:20 WIB

Bungkam Isu Miring, Kanit Reskrim Polsek Pancur Batu Sigap Pimpin Penggerebekan dan Bakar Barak Narkoba di Pelosok Sibolangit

Jumat, 1 Mei 2026 - 10:00 WIB

Headline: Tegas! Kasat Reskrim Polrestabes Medan Bantah Isu Pembebasan 4 Tersangka Judi Tembak Ikan Sibolangit

Jumat, 1 Mei 2026 - 07:41 WIB

Jadi Gudang Penyimpanan Vape Narkoba, Dua Kamar di Satu Apartement Digerebek

Kamis, 30 April 2026 - 16:04 WIB

Ketua LPA Deli Serdang Desak APH Usut Tuntas Tragedi Kematian Bayi 3 Minggu di Batang Kuis 

Kamis, 30 April 2026 - 13:30 WIB

Gerebek Sarang Narkoba Mangkubumi, Belasan Pria Lompat ke Sungai, Uang Dollar Singapore, Sabu, & Sajam Berserakan

Berita Terbaru