Liputan16.com, Kendari – 27 Maret 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari (BEM UMK) menyoroti pengelolaan program Beasiswa Sultra Cerdas yang saat ini dinilai memerlukan peningkatan transparansi. Program yang menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara ini diharapkan dapat berjalan dengan sistem tata kelola yang lebih optimal dan akuntabel.
Sejak dibuka pada 17 Oktober 2025 dan ditutup pada 31 Oktober 2025, hingga kini telah berlalu lima bulan dan mahasiswa masih menantikan kejelasan terkait hasil seleksi, mekanisme penetapan penerima, serta jadwal penyaluran dana. Rentang waktu penantian ini diharapkan tidak dibiarkan berlarut-larut agar tetap sejalan dengan prinsip dasar pelayanan publik yang responsif.
Presiden Mahasiswa BEM UMK menyampaikan bahwa penantian panjang ini perlu segera ditindaklanjuti agar fungsi layanan publik tetap berjalan dengan baik.
“Lima bulan menanti pengumuman adalah waktu yang cukup panjang bagi program yang menyangkut dukungan pendidikan mahasiswa. Ini adalah momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam mengelola kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang jelas,” ungkapnya.
Kondisi ini menghadirkan kebingungan di kalangan mahasiswa pelamar dan menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi kebijakan. Program yang semestinya memberikan kepastian diharapkan tidak menciptakan ruang spekulasi. Kejelasan informasi sangat dibutuhkan agar tidak menurunkan tingkat kepercayaan publik.
Lebih jauh, situasi ini berdampak langsung pada mahasiswa sebagai calon penerima manfaat. Banyak mahasiswa yang sangat mengharapkan dukungan dari program beasiswa tersebut untuk keberlangsungan studinya. Oleh karena itu, percepatan pengumuman sangat penting, karena yang dipertaruhkan adalah perencanaan dan masa depan akademik mereka.
Dalam perspektif kebijakan publik, transparansi dan keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat esensial.
Keterbukaan informasi bukanlah sekadar pilihan, melainkan amanat yang harus dijalankan. Dengan keterbukaan, legitimasi dan kualitas pelaksanaan program beasiswa akan semakin kuat.
BEM UMK mendorong agar pemerintah tidak membiarkan program ini berjalan tanpa linimasa yang jelas. Ketersediaan informasi yang akurat sangat penting untuk memastikan sistem pengelolaan beasiswa berjalan baik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas.
Lebih dari itu, akuntabilitas dalam program publik yang dibiayai oleh anggaran daerah harus terus dikedepankan. Setiap proses, keputusan, dan hasil diharapkan dapat diakses dan dipahami oleh publik secara mudah dan terbuka.
Kami, BEM UMK berharap agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kendala informasi ini. Keterbukaan informasi secara utuh sangat dinantikan dalam waktu dekat, bukan ditunda tanpa kepastian.
“Kami memohon kepastian jadwal dan kejelasan informasi dari pihak terkait. Jika segera ada langkah konkret, hal ini akan sangat membantu mahasiswa dan mencegah timbulnya hambatan bagi kelancaran pendidikan mereka,” lanjut Presiden Mahasiswa dengan tegas.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari peluncurannya, tetapi juga dari proses pelaksanaan dan akuntabilitasnya. Dengan transparansi yang baik, tujuan mulia program beasiswa ini akan benar-benar dirasakan maknanya.
Dalam hal ini, kami menaruh harapan besar agar pemerintah dapat segera merealisasikan tanggung jawabnya, dan kepastian informasi tidak lagi ditunda. (R)
