Liputan16.com, Jakarta — Penunjukan Executive Vice President (EVP) Bantuan Hukum PT PLN (Persero), Chorinus Eric Nerokou (CEN), sebagai Komisaris Utama di PT Artha Daya Coalindo (ADC) tengah mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Pengangkatan jabatan di lingkungan anak usaha PT PLN Indonesia Power ini terjadi setelah selesainya penanganan kasus hukum yang sempat menyeret namanya di kawasan Depok, Jawa Barat.
Sebelumnya, CEN diduga terlibat dalam insiden perselisihan yang terjadi pada 26 Oktober 2025 di Jalan Raya Cinere, Depok. Dalam peristiwa tersebut, dua orang juru parkir, yakni Komarudin dan Maskur, dilaporkan menjadi korban. Berdasarkan laporan awal, Komarudin mengalami cedera retak tulang, sementara Maskur mengalami luka memar. Insiden ini juga sempat diwarnai dengan laporan dugaan pengacungan senjata tajam di lokasi kejadian.
Namun, kasus dugaan penganiayaan ini telah diselesaikan tanpa berlanjut ke meja hijau. Pihak kepolisian memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Dalam proses tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan kompensasi yang dilaporkan senilai Rp5 juta.
Meski secara hukum perkara telah ditutup, rangkap jabatan struktural yang kini diemban CEN di tengah status penyelesaian kasus tersebut memunculkan diskursus di tengah masyarakat. Beberapa catatan yang menjadi perbincangan publik meliputi:
Penerapan Restorative Justice: Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kelayakan penerapan mekanisme keadilan restoratif pada kasus yang diduga melibatkan penggunaan senjata tajam di ruang publik.
Transparansi Hukum: Terdapat dorongan dari sebagian pihak agar aparat penegak hukum, dalam hal ini jajaran Polda Metro Jaya, memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait pertimbangan penghentian perkara tersebut agar tidak menjadi preseden di kemudian hari.
Etika Pejabat Publik: Kebijakan perusahaan dalam menunjuk pejabat yang baru saja menyelesaikan kasus hukum juga menjadi sorotan terkait standar evaluasi etika dan integritas di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hingga berita ini diturunkan, publik dan sejumlah pengamat hukum masih menyuarakan harapan agar ada evaluasi transparan, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari proses pengangkatan jabatan publik, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi terkait.(Tim)
