Liputan16//Medan-Pantas Tarigan M.Si, Ketua LSM LIPAN SU akan melaporkan BKN Regional VI wilayah SU Terkat Temuan , Lembaga Independen Peduli Aset Negara (LIPAN) Akan melaporkan Ke APH dengan melayangkan surat Laporan guna mendesak Bapak Kepolisian daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa serta melakukan penindakan dan penyediikan Terhadap Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Besar dugaan kami dalam kegiatan ini mengacu adanya indikasi korupsi dan mark up yang mengakibatakn kerugian keuangan Negara.15/7
Di jelaskan LSM LIPAN sebagai wadah Masyarakat dan kemahasiswaan yang tentunya turut mendukung Indonesia yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU N0. 30/2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui upaya kordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundangan yang berlaku (pasal 6). UU N0. 31/1999 jo UU N0. 20/2001, menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan :
1. Melawan Hukum, Memperkaya diri, orang / badan yang merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 2).
2. Menyalahgukan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perkonomian Negara (pasal 3).
3. Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6 dan 11).
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10).
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12).
6. Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7).
7. Delik Gratifikasi (pasal 12B dan 12C.
8. Undang– UndangDasar 1945 Pasal 28 : Kemerdekaan Indonesia Berserikat dan Berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan ciri terpenting dalam Negara Demokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan terbuka.
10. Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Maka kami akan meyurati kepolisian dan Kejaksaan guna mendesak Bapak Kepolisian daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa serta melakukan penindakan dan penyediikan Terhadap Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Besar dugaan kami dalam kegiatan ini mengacu adanya indikasi korupsi dan mark up yang mengakibatakn kerugian keuangan Negara.
Berdasarkan Hasil Temuan Kami dilapangan bahwasanya kami menduga kegiatan DIPA Kepala Kantor Regional VI BKN Medan tahun 2024 Mendapat alokasi Dana Sebesar Rp. 13.454.430.000 ( TigaBelas Miliyar empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tigapuluh ribu Rupiah)
Setelah di uji Petik kelapangan dan Dukumen Dapat diketahui terdapat KEJANGGALAN MAKA PATUT DIDUGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Pantas Sebagai Ketua Lembaga Independen Peduli Aset Negara(LIPAN ) Menyatakan sikap :
Tuntutan :
1. Meminta Bapak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil kepala Kepala Kantor Regional VI BKN dan memeriksa serta melakukan penyidikan terhadap Serta rekanan dalam kegiatan Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran APBN diduga sebagai aktor intlektual dalam kegiatan tersebut yang mengacu adanya dugaan korupsi dan mark up dalam kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
2. Meminta kepada Komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia agar segera membentuk team dalam hal ini penyidikan di Kantor Kepala Kantor Regional VI BKN besar dugaan kami adanya korupsi dan mark up serta tidak sesuainya dengan Spesifikai dalam kegiatan diatas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
3. Jika Terbukti Tangkap dan adili segera Oknum-oknum yang diduga sebagai actor intlektual dalam kegaiatan diatas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara di Kepala Kantor Regional VI BKN . tutup Pantas Tarigan.
Selain itu,secara tegas ketua LSM LIPAN Sumut Pantas Tarigan M.Si itu meminta semua pihak Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa dan mengadili oknum Kepala Kantor Regional VI BKN Medan.red
